Your french friends huh? Can they make a better judgement compared to someone who has lived in this country for more than 20 years? Can they? The government is not mistreating chinese and indians just because you think malays are getting better treatment. It is provided in the constitution that malays will get ‘bumiputera’ special rights, and we chinese and indians have accepted that fact since the declaration of independence. And no, the government does not make us pay more taxes. If you have done your homework, we have a progressive tax system, which means each and EVERY citizen pays taxes, no exemptions, and the tax rate varies in accordance with your income. Generally, chinese and indians earn more, so they pay more, does that mean that people who are earning more and paying more taxes are being mistreated? Then i bet bill gates and rupert murdoch must be crying because of the crazy amount of taxes they pay every year ;]

About language, yes, you are right, our native language is bahasa melayu, but be realistic, don’t tell me you converse in indonesian language/javanese with your french counterparts? Put on your thinking cap dude, you use the language which is the most appropriate given a situation. I personally know 4 languages and 3 chinese dialects, but do u expect me to speak english to a malay speaking person, malay to a person who only understands chinese and chinese to a foreigner? And you complain of our so called ‘weird’ accent. Well, you are right in the sense of the inclusion of the ‘lah, mah’ words at the end of our sentenses, fine, so we are weird. But you know what? It is still better than being like you guys having screwed up grammars and limited vocabs.

And what’s with the statement of Malaysia falling into Indonesian hands within 3 days dude? Trying to fan the flames of war? You couldn’t even win a war against Malaysia given 3 weeks, or even 3 months, so you know how cocky you sound when you said that Malaysia can be taken down in 3 days? Do your homework, then you will know the real state that your army is in. Your airforce is currently facing a critical parts shortage for their inventory, and many planes are grounded or parts are being salvaged from some planes to be fitted onto others. About missles, you don’t have anything to fit on your main fleet of Su27s, Su30s, F-16s and F-5s other than air-to-air sidewinders. On the other hand, we have Su-27s, Su-30s, F-16s, F-18s, F-4s and Mig-29s as our main fleet. Quantity and quality are both on our side for the air-force. Why this? It is because of the arms embargo the US implemented on Indonesia since the 90s. For your navy, i’m not so sure, but the last time i checked, liputan6 was boasting about your inventory of imported military technology from EAST GERMANY of the year 1982. I also read that only 1/3 of your navy’s fleet of ships are combat capable. You have the numbers, yes, but for an invasion to take place, you need to land troops on Malaysian soil. As opposed to quantity, we have quality. Our modern frigates and OPVs which were commissioned in the mid-late 90s can very easily patrol near the mainland and blow everything non-Malaysian out of the water. How can you achieve victory if you can’t even land your troops here? What’s the use of having 10 times our population? I’m not a war-monger, but i just want to point out the fact that you missed when you put forth the insulting statement that Malaysia can be defeated in 3 days. I’m just writing based on what i’ve read through the net, so if what i’ve written are inconsistent with reality, please correct me =)

romy : you are right, the indonesian public are not to be completely blamed for that matter. It is your government, your army and your media which is to be blamed. The people are emotional, that can’t be helped. But what is the government doing to calm the situation? Nothing much! How about the army? They are even helping to train the volunteers in combat! The media? Your media is a real pain in the as* man, not only does it promote the ganyang malaysia thing going on in Indonesia, but it is further provoking the citizens and fanning the flames of war! Not every Indonesian is as rational as the few of you who posted here(Thumbs up to you guys, you do Indonesians proud ;]), and for the rest, they had us make a gross generalisation of Indonesians.

My sincere apologies if i’ve offended anyone, but i’m known for being straightforward and my bluntness when making statements. MAKE LOVE NOT WAR ;] I’m out =)

Ambalat, Milik Siapa?
Oleh : Melda Kamil Ariadno

KITA tercengang saat 16 dari 17 hakim Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang memeriksa perkara Pulau Sipadan-Ligitan pada 17 Desember 2002 menyerahkannya kepada Malaysia. Mengapa begitu?

Indonesia didakwa “tidak” menunjukkan keinginan untuk menguasai kedua pulau itu karena hukum nasional (UU Prp Nomor 4 Tahun 1960) tidak pernah memasukkan pulau itu ke wilayah kita karena tidak pernah ada “penguasaan secara efektif (effectivites/effective occupation)”, baik oleh Belanda maupun Indonesia, sementara Inggris dan Malaysia melakukannya. Padahal, jarak kedua pulau itu lebih dekat ke kepulauan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.

NEGARA Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia; Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep “Negara Kepulauan” untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perseriktan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam “The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982″ dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (the outermost points of the outermost islands and drying reefs). Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.

Namun, dalam UU No 6/1996 itu tidak ada peta garis batas Indonesia, yang ada hanya peta ilustratif. Padahal, menurut UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat peta garis batas, yang memuat koordinat garis dasar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia. Lalu timbul sengketa Sipadan-Ligitan, dan kita tergopoh-gopoh membuat Peraturan Pemerintah No 38/2002, yang memuat titik-titik dasar termasuk di Pulau Sipadan-Ligitan. Sayang, PP itu harus direvisi karena ICJ memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia.

Kini timbul masalah perebutan daerah cadangan minyak Ambalat dan Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua Negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Shell mengantongi izin dari Malaysia. Maka terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (overlapping claim areas).

Klaim tumpang-tindih dari dua atau lebih negara pada dasarnya bukan hal istimewa. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. Hukum laut memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Bahkan, untuk landas kontinen jarak bisa mencapai 350 mil laut, jika dapat dibuktikan adanya natural prolongation (kepanjangan ilmiah) dari daratan negara pantai itu. Hal ini menyebabkan banyak negara berlomba mengklaim teritori lautnya sesuai dengan hak yang diberikan hukum laut.

KONDISI yang kini terjadi di Ambalat tidak dapat dilepaskan dari perebutan Sipadan-Ligitan. Judge (hakim) Shigeru Oda pada Mahkamah Internasional jeli melihat potensi konflik itu dengan menunjukkan, meski keberadaan Pulau Sipadan-Ligitan telah diketahui sejak abad ke-19, namun konflik mengenai kepemilikannya baru mencuat tahun 1960-an, saat kedua negara berselisih paham mengenai batas landas kontinen keduanya.

Meski Oda termasuk hakim yang memberi putusan kepemilikan Sipadan-Ligitan kepada Malaysia karena alasan effectivites, namun ia membuat pernyataan, “…the present judgment determining sovereignty over the islands does not necessarily have a direct bearing on the delimitation of the continental shelf, which has been a subject of dispute between the two states since the late 1960s”.

Oda menekankan, saat ini “penetapan batas landas kontinen” lebih ditekankan pada prinsip yang disebut dengan an equitable solution.

Maka, tindakan Malaysia mengirim kapal perang atau pesawat tempur ke Indonesia, apalagi dengan bonus “menyiksa warga kita yang sedang membangun suar di Karang Unarang” tidak dapat dibenarkan. Karang Unarang adalah suatu low tide elevation (elevasi pasang surut), yang dapat dijadikan titik garis pangkal satu negara. Sebagai negara kepulauan Indonesia berhak mencari titik-titik terluar dari pulau atau karang terluar untuk dipakai sebagai garis pangkal. Itu berarti Karang Unarang yang letaknya di tenggara Pulau Sebatik (bagian Indonesia) berhak dijadikan baselines baru Indonesia, sebagai pengganti garis pangkal di pulau Sipadan dan Ligitan.

Malaysia adalah negara pantai biasa, yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight baselines) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Karena itu, Malaysia seharusnya tidak menyentuh daerah itu karena ia hanya bisa menarik baselines Negara Bagian Sabah dari daratan utamanya, bukan dari Pulau Sipadan atau Ligitan.

Jika Malaysia berargumentasi, “tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri”, maka Pasal 121 UNCLOS 1982 dapat membenarkannya. Namun, rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai specific rule yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumstances dalam penentuan garis batas landas kontinen. Beberapa yurisprudensi hukum internasional telah membuktikan dipakainya doktrin itu.

Dengan demikian, yang perlu ditentukan kini adalah garis pangkal masing-masing negara. Jika situasi di Ambalat memanas dengan telah berhadap-hadapannya kapal perang dan pesawat tempur kedua negara, Malaysia mengatakan semua bisa dirundingkan, maka itu hanya akan mencapai deadlock jika Malaysia bersikukuh untuk dipakainya peta wilayahnya tahun 1979. Peta itu hanya tindakan unilateral yang tidak mengikat Indonesia. Indonesia telah menolak langsung peta itu sejak diterbitkan, karena penarikan baselines yang tidak jelas landasan hukumnya.

Ambalat jelas di bagian selatan Laut Sulawesi dan masuk wilayah Indonesia. Jika kedua negara tetap dalam posisi berlawanan, maka untuk mencegah konflik bersenjata, jalan keluar yang harus ditempuh adalah duduk dalam perundingan garis batas landas kontinen kedua negara, yang sekaligus berarti menyelesaikan kasus Ambalat dengan menerapkan prinsip equitable solution, seperti digariskan UNCLOS 1982.

Indonesia telah berkali-kali mengajak Malaysia duduk di meja perundingan mengenai batas landas kontinen, namun tak ada respons positif. Kini tingkat kesabaran rakyat Indonesia sedang diuji, kasus tenaga kerja Indonesia (TKI), kasus illegal logging, dan konflik Ambalat membawa pandangan negatif tentang Malaysia. Keberadaan TNI Angkatan Laut dapat dibenarkan karena tiap negara harus menjaga kedaulatan negaranya di daerah yang diyakini sebagai wilayahnya. Jika tidak bisa bertindak in good faith, sebagaimana dilakukan negara-negara beradab, maka Malaysia menyisakan ruang bagi Indonesia agar mempertahankan prinsip “bertetangga baik” seperti selama ini dianut Indonesia secara “berlebihan”.

Melda Kamil Ariadno Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI; Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI

diskusi disini lebih pada apa yang jadi argumen qta semua kalo ambalat itu milik malaysia atau indonesia
buat malaysian ppl: saya lihat di forum forum malaysia dan pemberitaan di situs malaysia belum nemu tuh alasan logis dari mereka untuk mengclaim ambalat menjadi bagian dari wilayahnya…. kalo dari pemberitaan dan forum indonesia seperti yang saya liat pada comment no 53 postingan frida itu kayaknya sudah mewakili kenapa pihak indonesia beralasan bahwa ambalat milik kita….. dari malaysia yang suka bilang orang indonesia stupid mana……? tolong dong kasih ke sayah… saya belum pernah nemu tuh atau saya emang LAZY kali yah hehheh senyum dulu atuh jangan marah-marah….. bukan apa-apa kan bisa jadi bahan skripsi lol.
dan saya lihat salah satu forum punya malaysia ppl malah sibuk ngebandingin bandingin kalo perang siapa yang menang yah atau banding-bandingin alat perang ….. kayak anak sekolah dasar aja tentara-tentaraan kapal-kapalan tobat ah.

tapi saya bisa ngerti lah anda balik marah karena dipicu oleh pengrusakan website malaysia oleh indonesia ppl….. we’re sorry for that emang disini banyak orang berbakat tapi kurang tersalurkan….. peace atuh yang rugi sendiri-sendiri juga (bangsa sendiri juga)

istilah GANYANG MALAYSIA itu idiom lama aja dan mestinya jangan dipakai tuh istilah itu malu gw kesannya kita bangsa barbar dan kesannya frustasi gitu dan gak nyelesaiin masalah cuma menyebarkan kebencian doang aja gak usahlah ngeliat masa lalu inget zaman dah berubah parah dong efeknya perbedaan persepsi bisa bikin salah kaprah ujung-ujungnya curiga saling mencurigai jadi tenang aja bung dari malaysia, kita gak niat kok nyaplok negara anda negara indonesia aja masih sibuk kita urusin, hanya kita ingin mempertahankan apa yang menjadi hak dan kedaulatan NEGARA INDONESIA

jadi “cik” dari malaysia [bener gak istilahnya? gw gak pernah ke malay pengen sih kesana tapi bayar fiskal mahal.... biar gw ngarti bahasa melayu sana]
gimana-gimana juga wilayah sendiri kok dipatok seenaknya hehehe kayak pemerintah sono kurang kerjaan aja gak tahu emang kalo pemerintah malaysia bila mereka bertindak seperti itu bakal ada masalah bilateral dengan pemerintah Indonesia atau mereka gak mau tau????

nah kalo kami sampai semarah itu (jujur saja saya juga marah dan wajib marah) atas tindakan pemerintah malaysia karena kami merasa di tusuk dari belakang oleh negara sahabat…. kayak anda punya pacar di embat sama sahabat anda yang sangat anda percayai (jangankan pacar kalo kecengan di embat juga bisa berabe) pasti anda sangat kecewa dan MARAH…… mending juga di embat orang lain biar gak ribet urusannya……

sebetulnya saya kagum atas perkembangan ekonomi malaysia sudah selayaknya kita malu juga bisa bisanya ada negara kecil kok kelakuannya kayak negara besar aja sombong lagi…! mungkin kita aja terlalu terlena… oleh masa lalu lupa negara sendiri gak diurus dengan benar padahal potensi alam dan manusianya sangat besar jauh lebih besar malah yang di negara ini yg bikin besar malah KORUPTOR waduh puyeng gw……

ayo dong bangsa indonesia buktiin kalo kita juga mampu menjadi besar tidak hanya di dalam kata-kata aja rasa nasionalisme itu, tapi buktiin dengan tindakan yang positif jangan biarkan mereka menginjak harga diri bangsa ini kalo gw sih gak mau

buat malaysia ppl sadarin dong pemerintah anda kalo anda masih dukung juga kasih argumentasi yang logis jangan logis menurut maling ……
buat indonesia ppl be cool be smart and be nice jangan marah-marah entar jadi penyakit hati cepet tua dan cepet mati kalo gw sih pengen hidup seribu taon lagi….
gitu aja unek-unek dari saya kalo banyak gak nyambungnya maklum aja saya belum tidur jadi yang saya pikir saya tumplekin aja disini udah ah gw tidur dulu…

org korea memanggil negare jepun–>> ‘ilbon’
france–> ‘perangse’
u.s—->> ‘miguk’
u.k—->> ‘yongguk’
dan etc.

adakah mereka juga tidak beradab kerana memanggil nama negara lain bukan seperti yang sepatutnya?..

HIDUP KOREA!!