…

Mosok seh mas Pri, ditendang dari milis FPK gara2 komen spt itu? tak confirm ke moderator milisnya ya ? klo ternyata benar tak tendang juga dari inbox hp saya neh… :-w

Menurut saya etika diskusi dan peraturan di milis sepakat untuk tidak sepakat, menghormati adanya perbedaan pendapat tentunya sudah mafhum, untuk apa dibuat milis diskusi klo tidak mengusung itu semua… ya gak…:)>-

Salam
-i2n-

PS : berhubung saia skg lg klas ujian(kt mama+papa si, istilah orang manado gtu)dan passing grade UAN naik jd 6,0 bwt taun ini saia minta doanya ya biar lulus…
anyway di forum ini ada anak SMA g si? What a topic!tp ini yg bikin saia hepi bacanya..sedikit lebih pinter drpd koran!:)>-

PS : skg saia kls 3 SMA…ow ya,dgn adanya kebijakan passing grade UAN 6,0 bwt taun ini, doain saia lulus yah…tengkyu….
–Eh,di forum ini g ada anak SMA ya? what a topic gtu!

Semalam sebenarnya sudah mendenger berita tentang terbukanya tirai siapa sebenarnya Deep Throat dalam kasus Watergate yang memaksa Presiden Nixon mengundurkan diri. Berita itu saya dengar lewat siaran BBC Indonesia lewat radio dalam perjalanan pulang …

Mungkinkah ini adalah wujud lain dari otorisasi media massa atau justru otorisasi (dalam kata lain dictatorship) yang muncul dari kekuatan-kekuatan tersembunyi yang selama ini memegang media massa?

Apa itu jurnalisme yang dielu-elukan para wartawan? Apakah masih seperti dulu? Apakah jangan-jangan kebebasan pers yang muncul itu adalah justru sebagai upaya untuk kebebasan pengaturan berita dan pemfilteran informasi?

Atau mungkin sebagai suatu cara lain bagi wartawan untuk mencari duit tambahan (blackmailed information)?

Tapi saya juga sudah sering mendengar beberapa confession dari ex-wartawan majalah hobby dan lifestyle online maupun offline dimana mereka confess ttg segi marketing yang tersirat pada artikel-artikelnya ketika mereka review sebuah produk atau jasa. Menyedihkan. Tidakkah heran jika saya, sebagai pengelut bidang IT, sering menemukan kata-kata marketing yang busuk pada artikel-artikel sisipan technology Kompas yang biasanya malah jadi rubrik utama di bagian depannya. Saya sampai sudah muak sama nama editornya (R*** * P*************). Seolah-olah melihat initialnya saja sudah bikin malas membaca artikelnya.

Apakah memang sekarang saatnya para wartawan menikmati kebebasan persnya? Saya bukan selebriti, artis, atau pejabat. Harusnya saya tidak segeram itu pada pers karena saya tidak menjadi objek gosip. Gosip, ya, define gosip, a report (often malicious) about the behaviour of other people. Lantas kenapa selalu saja ada perlindungan pers buat mereka yang kerjaannya mencelengi dosa dengan tuturan yang tidak jelas kebenarannya?

Sebelum kebebasan pers berlaku, wartawan dicekal dan dicegat oleh politikus maupun pejabat yang merasa ‘tersenggol’. Tapi apakah sekarang berarti wartawan berhak merasa begitu?

This is a war of information. Hanya mentang-mentang wartawan tersebut dapat backingan dari pejabat terkait serta koran tersebut juga sudah merasa terlalu elite, kenapa lantas berhak mengusik pembacanya dan tidak berusaha melawan dengan informasi juga? Sepertinya inilah cara orang tinggi bermain posisi. Kita bisa bebas menjatuhkan orang di Indonesia asal ada backing yang besar atau minimal… duit.

Dengan seenaknya pada suatu artikel di sebuah koran coret (semacam Lampu Merah), ada headline dengan foto yang mengenaskan. Yaitu seorang anak yang mengalami encephalocele (pembengkakan atau pergerakan brain tissue yang keluar ‘modot’ dari tengkorak). Hasil ‘modotan’ bayi tersebut terlihat cukup besar sehingga seolah-olah kepala bayi tersebut ada dua. Lantas dengan percaya dirinya, sang wartawan koran tersebut SENGAJA menulis headline “Bayi Berkepala Dua”. Itu adalah suatu kesengajaan yang dapat berdampak buruk pada kehidupan anak tersebut kelak yang kebetulan berasal dari keluarga kurang mampu. Yang paling parah bahwa dalam artikel tersebut sang wartawan hanya menyebut bayi tersebut mengalami gangguan kelahiran. TANPA menyebut encephalocele. Jadi bisa dipastikan sebagian besar orang yang membaca koran coret (yang kebetulan lebih banyak dari kalangan low-educated) akan menganggap bayi tersebut benar-benar berkepala dua. Nah inikah cara pers membuat gosip seperti fakta?

Tidak ada yg menuntut kasus di atas karena tidak ada yang berduit terlibat di dalamnya. Kalo sudah menyangkut suatu perusahaan besar (Kompas sendiri contohnya) maka baru akan diusut kali? Jadi sebenarnya masalah ini diusut karena masalah si ‘Dik’ atau memang di Kompas sudah terlalu banyak ‘Dik-head’ yang mengelola koran tersebut (ntah langsung atau tak langsung)?

Kapan sih ada segregasi kebenaran dan kebohongan pada dunia pers? Mereka bisa seenaknya memakai kartu pers dari untuk masuk ruangan pesta gratis, counter-fine a policeman, memeras pejabat, atau sekadar berjalan dengan hidung mencuat ketika sedang berurusan dengan polisi…

Kalo mengingat keburukan pers maka saya akan teringat salah satu penyebab kecelakaan Lady Di. Tapi tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Saya juga sudah terlalu OOT disini.

Kalian mungkin yang membaca komentar saya akan bisa melihat bahwa saya lebih banyak membahas tentang masalah pers itu sendiri bukan masalah dari apa yang diperseterukan dalam whistleblown words di sini. Maklum, saya hanya seorang mahasiswa S1 yg belum lulus dan kebetulan merasa suatu kehausan jurnalistik yang belum terpenuhi di lingkungan suatu kampus di Kebun Jeruk yang tidak terasa atmosphere intelektualnya.

Capek ah. Lagi ngerjain paper malah ketemu kayak ginian. Gimana sih???

#64
Menjelek-jelekkan orang dilarang oleh KUHP pasal 310 (“Penistaan”) dan 311 (“Fitnah”). Bedanya adalah:
> Penistaan: Beritanya benar, tetapi memalukan si penuntut.
> Fitnah: Beritanya tidak benar, dan memalukan atau merugikan si penuntut.

Tapi … ada perkecualian:
“Tidaklah disebut menistakan apabila penyebaran berita tsb. dilakukan untuk kepentingan umum.”

Menurut Anda, informasi mengenai dugaan korupsi yang dilakukan orang tertentu termasuk kepentingan umum atau tidak ?

– Zen –