18 January 2011

Konsep Insidens Pajak dan Ancaman Pemblokiran Blackberry

Posted under: at 10:43

Alasan di balik ancaman pemerintah kepada RIM ternyata terus berubah. Jika awalnya ancaman ini berasal isu pemblokiran konten pornografi, kemudian digeser ke isu penyidikan tindak kriminal, dan saat ini kembali digeser ke isu pajak. Tentunya dengan tidak melupakan pula bumbu-bumbu nasionalisme dan kedaulatan.

Jika isu yang diangkat diberi bumbu nasionalisme, kedaulatan, serta pribumi vs. asing, maka banyak dari kita yang tidak dapat lagi berpikir jernih. Semakin sulit untuk membicarakan akar persoalannya. Sedangkan premis awalnya sendiri tidak akan dicek lagi kebenarannya.

Awal dari kontroversi pajak tersebut adalah pernyataan Tifatul Sembiring di akun Twitter-nya yang berbunyi:

CATAT : RIM Tanpa bayar pajak sepeserpun kepada RI, tanpa bangun infrastruktur jaringan apapun di RI. Seluruh jaringan adalah milik 6 operator di INA.

Setelah keluarnya pernyataan tersebut, maka banyak yang tersentil rasa nasionalismenya. Apakah memang benar RIM memang tidak membayar pajak tidak lagi diperiksa kebenarannya. Yang jelas RIM perusahaan besar, dan terlebih lagi perusahaan asing. Maka perlu kita pajaki sebesar-besarnya!

Sayangnya sedikit dari kita yang menyadari konsep penting yang bernama insidens pajak. Konsep ini mengatakan bahwa beban pajak tidak tergantung dari dimana pajak tersebut dipungut. Bisa jadi pajak dipungut di satu pihak, namun sebenarnya yang menanggung pajak tersebut adalah pihak lain.

Contoh 1: Pajak Restoran

Banyak daerah yang mengenakan pajak restoran, biasanya sebesar 10% dari yang dibayar oleh konsumen restoran. Pajak ini biasanya dibebankan pihak restoran kepada konsumen, sehingga harga yang mereka cantumkan merupakan harga sebelum pajak. Pada saat pembayaran, pelanggan restoran membayar 10% lebih mahal daripada harga yang tercantum di menu. Tapi bisa saja  pajak ini ditanggung pihak restoran, sehingga harga yang tercantum sudah termasuk pajak. Namun bukan berarti konsumen membayar lebih sedikit daripada jika pajak ini ditanggung konsumen. Bagaimanapun caranya pajak tersebut dipungut, tetap saja pada akhirnya konsumen yang menanggung biaya tersebut.

Contoh 2: Bea Masuk

Untuk sederhananya, anggaplah negara kita mengenakan bea masuk impor sebesar 10%. Bea ini tentunya ditanggung oleh importir atau konsumen. Jadi jika kita membeli barang di luar negeri seharga Rp 1 juta, maka kita harus membayar pajak Rp 100 ribu. Biaya ini tentunya dibayarkan oleh konsumen, karena tidak mungkin bagi negara untuk dapat memungut pajak pada penjual di luar negeri.

Namun, bagaimana jika ada yang meributkan bahwa penjual tersebut tidak membayar pajak sama sekali ke negara kita, dan kemudian pemerintah memutuskan supaya bea masuk impor dibebankan kepada penjual (sekalipun berada di luar negeri). Anggaplah bahwa pihak penjual bersedia membayar pajak tersebut, maka dia hanya akan menaikkan harga jualnya sebesar 10%. Pada akhirnya tidak akan berubah, konsumen tetap membayar 10% lebih mahal daripada yang seharusnya dia bayar.

***

Kembali ke urusan RIM dan Blackberry, insidens pajak tentunya juga berlaku di sini. Pajak atau tambahan pajak yang dibayarkan RIM kepada pemerintah pada akhirnya akan dibayar oleh konsumen Blackberry juga. RIM pada akhirnya hanya akan membebankan biaya tersebut kepada konsumen. Misalnya dalam bentuk kenaikan harga, penundaan penurunan harga, penurunan kualitas layanan, dan sebagainya.

Jika pemerintah merasa keuntungan RIM yang didapat dari Indonesia terlalu tinggi, maka dengan membabi buta mengenakan pungutan tambahan kepada RIM tidak akan banyak mempengaruhi profit margin mereka. Mereka hanya akan membebankan pungutan tambahan tersebut kepada rakyat Indonesia sendiri.

Satu-satunya cara supaya profit margin RIM (atau perusahaan manapun) tidak terlampau besar adalah dengan membuat iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan di industri telco di Indonesia memang masih jauh dari ideal. Dalam kasus RIM, praktis tidak ada saingan RIM dalam hal penyediaan layanan BIS dan lebih spesifik lagi yaitu Blackberry Messenger. Ketimbang mengenakan bea dan pajak secara membabi buta, pemerintah seharusnya berupaya untuk memperbaiki iklim usaha di bidang telekomunikasi.

***

Kemudian bagaimana dengan pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring di atas? Apakah memang RIM tidak membayar pajak sepeserpun ke Indonesia?

Menilik konsep insidens pajak, maka dimana pajak dipungut tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah dimana pajak dibebankan. Pajak untuk layanan BIS Blackberry dari RIM tentunya pada akhirnya terbebankan pada konsumen Blackberry itu sendiri. Pajak-pajak ini di antaranya adalah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar langsung oleh konsumen, pajak penghasilan operator akibat keuntungan menjual layanan Blackberry, pajak penghasilan dari pegawai operator yang pekerjaannya tergantung pada layanan Blackberry, dan lain sebagainya.

Dimana pajak dipungut memang tidak terlalu penting, tapi apakah ada pajak yang dibayarkan RIM secara langsung ke pemerintah? Ternyata seharusnya ada. RIM telah memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia berupa PT. RIM Indonesia sejak bulan November 2010. Jadi berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2008 dan tax treaty Indonesia-Kanada, maka RIM sudah memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak pendapatan dari keuntungan yang berasal dari Indonesia.

Jadi dari mana Menkominfo Tifatul Sembiring mengetahui bahwa RIM tidak membayar pajak? Hanya Tuhan yang tahu. Namun mungkin isu perpajakan ini hanyalah trik beropini agar didukung banyak orang dengan cara mengedepankan isu nasionalisme dan kedaulatan. Sulit untuk berpikir secara kritis jika benak kita sudah dipenuhi urusan nasionalisme dan kedaulatan. Dan nampaknya (sayangnya) usaha beliau berhasil.

Yang jelas pelanggan Blackberry harus bersiap-siap menyambut kenaikan harga atau konsekuensi lainnya dari ancaman ini.

Baca juga:

38 Responses

Trackback: Use this URI to trackback this entry. Use your web browser's function to copy it to your blog posting.

Comment RSS: You can track conversation in this page by using this page's Comments RSS (XML)

Gravatar: You can have a picture next to each of your comments by getting a Gravatar.

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Warning: Comments carrying links to questionable sites will be removed!