19 December 2005

Tanggapan Saya Atas Pernyataan Menkominfo Sofyan Djalil

Posted under: at 11:44

Hari ini, Menkominfo Sofyan Djalil merespon editorial Koran Tempo tentang foto rekayasa presiden. Tanggapan beliau dimuat dalam kolom opini yang berjudul Tanggapan Atas Editorial Koran Tempo.

Dalam alur logika inilah kemudian menjadi sangat jelas maksud dari aparat penegak hukum menginterogasi Herman. Penegak hukum yang paham tentang watak Internet menjadi aktif bergerak mengamankan kepentingan publik (bukan sekadar kepentingan Presiden atau yang dituduhkan oleh Koran Tempo sebagai mereka yang berada di “Ring 1″).

Artinya, kasus ini juga dapat meluas kepada kepentingan publik selain Presiden. Siapa pun warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di dunia cyber dapat menyampaikan pengaduan kepada polisi dengan alasan yang sama, merasa diperlakukan dengan tidak menyenangkan, dihina, atau dengan beragam alasan yang didasarkan pada hukum perdata dan pidana.

Saya pribadi setuju dengan argumen Sofyan Djalil bahwa perbuatan di Internet harus dapat dipertanggungjawabkan di dunia nyata. Walaupun demikian, saya merasa Pak Sofyan Djalil perlu memperhatikan kasus ini secara lebih seksama.

Pertama, Herman diciduk atas dasar Pasal 134, 136 dan 137 dari KUHP. Ini adalah pasal-pasal yang sudah berlaku sejak Indonesia merdeka. Walaupun demikian realisasi dari pasal ini tidaklah konsisten. Pada masa orde baru, jika seseorang mengkritisi Presiden, maka dia bisa dituntut dengan menggunakan pasal ini. Sedangkan saat ini, pasal tersebut sangat jarang digunakan untuk keperluan tersebut. Hal ini bisa mengesankan bahwa pasal-pasal seperti ini sudah tidak lagi berlaku.

Selain itu, bagaimana media massa bisa dengan bebas menampilkan karikatur dari tokoh-tokoh pemerintahan. Apakah hak dan kewajiban mereka berbeda dengan hak dan kewajiban Herman?

Sebagai informasi, ini adalah kutipan dari Pasal 137 ayat 1.

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Saya beri penekanan kepada kata ‘lukisan’ dan ‘penghinaan’. Jika Herman melakukan hal ini hanya untuk iseng, mengapa media massa boleh melakukannya dengan alasan yang lebih daripada itu? Saya yakin anda yang pernah membaca tulisan dari Herman pun paham bahwa Herman melakukannya bukan untuk menghina Presiden.

Kedua, Presiden sama sekali tidak mengetahui adanya kasus ini pada saat Herman diperiksa oleh kepolisian. Sehingga ini jelas-jelas bukan tuntutan atas pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari Presiden sendiri.

Apakah dapat dibenarkan jika polisi langsung bertindak menggunakan pasal-pasal delik aduan tanpa adanya tuntutan dari yang merasa dirugikan? Sedangkan yang bersangkutan pun tidak merasa dirugikan.

***

Saya mengerti kalau Pak Sofyan Djalil mungkin sudah menerima banyak SMS dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam atas publikasi dari kasus ini. Tetapi saya tetap berharap Pak Sofyan Djalil bisa menanggapi kasus ini dengan lebih arif dan bijaksana seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita sendiri.

66 Responses

Trackback: Use this URI to trackback this entry. Use your web browser's function to copy it to your blog posting.

Comment RSS: You can track conversation in this page by using this page's Comments RSS (XML)

Gravatar: You can have a picture next to each of your comments by getting a Gravatar.

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Warning: Comments carrying links to questionable sites will be removed!