9 April 2008

Tentang Pertemuan di Depkominfo

Posted under: at 01:48

Senin kemarin saya ikut menghadiri Pertemuan 777 antara komunitas blogger dan Menkominfo yang bertempat di gedung Depkominfo, Jalan Merdeka Barat Jakarta. Acara ini diadakan untuk membahas UU ITE yang akan diberlakukan, masalah penyensoran Internet terkait isu pornografi dan penyebaran film Fitna, serta klarifikasi berita negatif tentang blog dan penulis blog yang beredar di beberapa media massa.

Saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama dan yang paling jelas, yaitu bahwa saya tidak berada di balik pengrusakan situs web Depkominfo dan juga situs-situs lainnya. Pernyataan ini disambut tawa hadirin, walaupun mungkin pada saat ini perwakilan pemerintah belum mengerti bagian mana yang lucu :).

Kedua, masalah yang juga paling sering disebut-sebut oleh rekan-rekan yang lain adalah masalah collateral damage. Walaupun saya tidak setuju dengan penyensoran, saya bisa mengerti posisi pemerintah dalam hal ini. Tetapi jika memang diperlukan pemblokiran terhadap sebuah konten maka seharusnya hal tersebut tidak memakan korban lain di luar itu. Jika film Fitna yang dijadikan sasaran, maka tidak perlu memblokir Youtube secara keseluruhan. Masih banyak bagian lain dari Youtube yang berguna. Jika infrastruktur Internet kita belum bisa melakukan hal tersebut, maka sebaiknya penyensoran tidak dilakukan.

Pernyataan ini dibalas pihak pemerintah dengan sangat panjang lebar. Terus terang saya juga sudah tidak ingat lagi :). Yang jelas kurang lebih pemerintah akan tetap melakukan sensor, bagaimanapun caranya, dan pemerintah sepertinya tidak begitu peduli dengan collateral damage. Tapi pemerintah akan menghargai jika ada pihak-pihak yang bisa melakukan sensor secara selektif. Sebenarnya, untuk melakukan sensor secara selektif itu sudah cukup jelas caranya. Yang diperlukan hanyalah waktu dan kemauan untuk mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan hal tersebut.

Ketiga, yaitu masalah interpretasi “membuat dapat diaksesnya” pada pasal 27 UU ITE. Secara teknis pemblokiran dapat dengan mudah diatasi oleh orang-orang yang memang berniat untuk mengakses konten yang diblokir. UU ITE seharusnya memberikan perlindungan hukum untuk ISP, warnet atau institusi lain yang fasilitasnya dipakai oleh orang-orang tersebut. ISP, warnet atau institusi lain tersebut seharusnya tidak bisa dibuat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan pasal 27 UU ITE berbunyi salah satunya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Harus diperjelas apa definisi dari “membuat dapat diaksesnya”. Harus ada kepastian bagi penyedia layanan akses Internet supaya mereka tidak dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut, tanpa harus menunggu adanya preseden.

Pertanyaan ini dijawab dengan penggalan lainnya pada ayat tersebut, yaitu “sengaja dan tanpa hak”. Artinya hanya perbuatan yang disengaja yang dapat digugat berdasarkan pasal ini. Penjelasan ini bisa saya terima.

Keempat, masalah spam. UU ITE adalah momen yang terlewat untuk mengatur suatu hal yang menurut saya lebih mendesak, yaitu tentang spamming. Spamming atau mengirim pesan secara masal tanpa seizin penerima akan menghabiskan sumber daya dari sisi penerima pesan elektronis, dan oleh karena itu seharusnya ikut dilarang. UU ITE belum mengatur secara spesifik tentang perbuatan spamming ini. Untuk itu pertanyaan dari saya, apakah ada kesempatan bagi komunitas IT untuk mengusulkan peraturan ini, apakah melalui amandemen UU ITE, maupun jalur lainnya.

Untuk ini, saya disarankan menggunakan pasal elastis ‘perbuatan tidak menyenangkan’ untuk menjerat pengirim spam. Tentunya ini solusi yang menurut saya kurang dari ideal. Jika ‘ancaman kekerasan dan perbuatan menakut-nakuti’ saja bisa mendapat pasal khusus secara eksplisit, seharusnya masalah spam juga bisa mendapat tempat khusus. Menurut saya kemungkinan isu spam bukanlah isu yang memiliki bobot politis yang besar, karena itu tidak terpikirkan pada saat UU ini dirumuskan.

Kelima, tentang penggunaan media blog untuk menyampaikan apa yang terjadi pada saat perumusan Undang-undang. Sosialisasi hendaknya dilakukan bukan hanya setelah sebuah undang-undang diberlakukan, tetapi juga pada saat proses undang-undang tersebut diberlakukan dan masyarakat ikut dilibatkan melalui media tersebut. Jika hal tersebut dilakukan, tanggapan yang cenderung reaktif dari masyarakat dapat pula diminimalkan.

Saran saya ini dijawab dengan menyebutkan bahwa seluruh rancangan peraturan sudah bisa diakses melalui Internet (kalau saya tidak salah dengar). Sebenarnya bukan cuma itu yang saya maksud, tetapi akan lebih baik jika kronologi pembuatan rancangan undang-undang tersebut bisa dijabarkan melalui blog sehingga masyarakat bisa mengetahui proses pembentukannya, bukan cuma hasil akhirnya saja.

Untuk informasi lain tentang pertemuan tersebut sudah dengan lengkap dijabarkan blog-blog lainnya, seperti misalnya:

123 Responses

Trackback: Use this URI to trackback this entry. Use your web browser's function to copy it to your blog posting.

Comment RSS: You can track conversation in this page by using this page's Comments RSS (XML)

Gravatar: You can have a picture next to each of your comments by getting a Gravatar.

Karma Threshold: none -3 -2 -1 0 +1 +2 +3