1 July 2011

Solusi Jalan Tengah Dari Masalah BBM Bersubsidi

Posted under: at 10:36

Tahun 2003-2004, Presiden Megawati Sukarnoputri menghadapi masalah klasik, yaitu membengkaknya subsidi BBM. Harga bensin Premium saat itu adalah Rp 1810/liter dan cukup menggerogoti APBN kita. Harga tersebut ditetapkan pada 1 Januari 2003 dan bertahan sampai akhir kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Padahal, selama tahun 2001-2002, pemerintah selalu merevisi harga BBM pada hampir setiap bulannya.

Mengapa dilakukan perubahan kebijaksanaan yang tiba-tiba? Tentunya, tak lain dan tak bukan, adalah karena Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2004. Rasanya pemerintah tahu persis bahwa subsidi BBM pada umumnya merupakan ide yang buruk. Tapi pemerintah juga tahu menaikkan harga BBM adalah cara pasti untuk menurunkan modal politik. Dan modal politik sangat dibutuhkan untuk menjaring suara pemilih. Selain itu, manfaat yang didapatkan dari menurunkan atau menghapuskan subsidi BBM, yaitu pertumbuhan populasi menurun, inflasi yang rendah, dan sebagainya, baru dapat dirasakan pada periode kepemimpinan berikutnya, atau bahkan berikutnya lagi.

“Apa gunanya membelanjakan modal politik untuk mengurangi subsidi BBM, tapi yang mendapatkan keuntungannya bukan saya, melainkan presiden berikutnya?” mungkin itu yang ada di benak presiden wanita pertama Indonesia tersebut.

Walaupun demikian, Megawati tetap kalah dalam Pemilu 2004. Tongkat kepresidenan dengan amat sangat berat hati harus diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung ini terpaksa harus melaksanakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu merevisi harga BBM bersubsidi. Tugas ini pertama kali dilakukan pada 1 Maret 2005 dengan merevisi harga Premium menjadi Rp 2400/liter. Dan yang kedua pada 1 Oktober 2005 dengan kembali merevisi harga Premium menjadi Rp 4500/liter. Langkah ini, tentu saja, tanpa perlu ada perasaan malu-malu, diprotes habis-habisan oleh Megawati dan partainya yang kini menjadi oposisi.

Walaupun sejak 2005 sampai sekarang ada beberapa revisi harga BBM bersubsidi, harga Premium sebesar Rp 4500/liter merupakan harga yang kita nikmati saat ini.

***

Saat ini, masalah klasik tersebut terjadi lagi. Perbedaannya adalah legislatif jauh lebih kuat dan kritis daripada dulu. Dan sama seperti Presiden dan eksekutifnya, legislatif juga enggan merelakan modal politiknya. Siapapun yang membuat keputusan untuk merevisi harga BBM bersubsidi, pasti akan mendapatkan dirinya dituding macam-macam oleh berbagai macam pihak. Dan ini tentunya tidak baik untuk perolehan suara di masa yang akan datang. Membereskan masalah BBM bersubsidi menjadi tidak terlalu penting bagi para politisi ini.

Penetapan kebijakan soal BBM bersubsidi ini nyaris selalu mengalami deadlock. Masing-masing pihak selalu ingin terlihat membela rakyat, walaupun pada akhirnya yang dibela bukanlah kepentingan rakyat, melainkan suara dalam pemilihan umum berikutnya. Akhirnya tidak ada kebijakan nyata yang diambil sampai terlalu terlambat, seperti saat ini.

Kebijakan yang bisa diambil hanyalah basa-basi seperti himbauan atau bahkan fatwa haram MUI. Seperti yang dapat diduga sebelumnya, kebijakan semacam itu bukanlah solusi.

Setelah bertahun-tahun melihat kenyataan seperti ini, rasanya terlalu jauh untuk mengharapkan politisi mengerjakan tugasnya secara konvensional dalam menyelesaikan benang kusut subsidi BBM, masalah warisan orde baru yang sudah empat dasawarsa menghantui kita semua. Harus dicari cara baru yang realistis untuk dieksekusi para pengambil keputusan di negara ini tanpa harus mereka merelakan modal politik masing-masing.

Cara yang ingin saya usulkan adalah pendistribusian merata, atau lebih spesifik lagi “pendistribusian merata opsi beli”.

***

Salah satu masalah utama dari subsidi BBM adalah ketidakadilan. Jika harga pasar BBM adalah Rp 8500/liter dan karena subsidi dijual menjadi Rp 4500/liter, maka ada selisih Rp 4000/liter. Rp 4000/liter ini merupakan harga yang disubsidi, bisa berupa real cost ataupun opportunity cost. Jika A membeli 10 liter dan B membeli 100 liter, maka B mendapatkan subsidi lebih banyak daripada A, yaitu sebesar Rp 360 ribu. Rp 360 ribu ini merupakan selisih subsidi yang diperoleh A dan B. Ini jelas tidak adil, terutama bagi A.

Jika C sama sekali tidak membeli BBM (seperti tidak sedikit warga negara Indonesia), maka C tidak mendapatkan subsidi sama sekali, tidak seperti A atau B. Ini tentu lebih tidak adil lagi.

Ide saya adalah dari sekian banyak BBM  yang dapat diproduksi oleh Indonesia, setiap warga negara Indonesia mendapatkan opsi beli BBM bersubsidi yang sama rata, misalnya 100 liter/tahun/orang. Setiap warga negara setiap tahunnya dibagikan kupon sebanyak 100 lembar. Kupon ini dapat digunakan untuk membeli satu liter BBM dengan harga subsidi, misalnya Rp 3000.

Jika seseorang kehabisan kupon, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk membeli BBM bersubsidi. Dia punya pilihan untuk membeli kupon dari orang lain (seperti C yang tidak menggunakan BBM), atau membeli BBM impor dengan harga pasar. Berapa harga kupon yang dibeli dari orang lain ini? Terserah penjualnya ingin menjual dengan harga berapa. Dengan cara ini, C yang tidak menggunakan BBM pun dapat merasakan manfaat dari subsidi BBM.

Jumlah kupon yang didapatkan setiap warga negara tentunya harus direvisi terus menerus, tergantung dari jumlah produksi BBM dan jumlah populasi.

***

Sistem tersebut mungkin masih jauh dari sempurna. Berikut adalah beberapa pengembangan yang terpikir oleh saya:

  • Pembagian kupon dilakukan bukan per orang, tapi per kepala keluarga. Ini untuk menghindari lonjakan peningkatan populasi akibat keinginan untuk mendapatkan subsidi lebih banyak.
  • Warga di daerah penghasil minyak mendapatkan kupon lebih banyak daripada daerah bukan penghasil minyak.
  • Kupon dapat ditukarkan dengan hal-hal seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan harga di bawah harga pasar. Ini untuk menghindari digunakannya kupon untuk membeli barang non produktif, seperti rokok dan semacamnya.
  • Untuk mencegah besarnya disparitas antara jumlah kupon yang beredar dan besar produksi BBM, dan untuk mencegah penimbunan kupon, maka kupon dibuat kadaluwarsa dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan.

Di atas saya contohkan pendistribusian merata sebesar 100 liter/tahun/orang. Untuk memberi gambaran berapa besar penjatahan yang tepat, bisa baca tulisan saya yang lain Indonesia Negara Kaya Minyak? Salah Besar!

Sebagai perbandingan, negara lain yang pernah melakukan hal serupa adalah Iran. Tanggal 27 Juni 2007, Presiden Ahmadinejad melakukan penjatahan BBM bersubsidi yang kurang lebih sama seperti ide yang saya paparkan di atas. Pendistribusian merata ini berlangsung selama tiga tahun sampai Juli 2010. Setelah itu, Iran dengan total menghapuskan sistem subsidi BBM dan menggantikannya dengan sistem subsidi bertarget.

Karena di Indonesia sepertinya ada sangat banyak fans berat Ahmadinejad, maka kebijakan seperti ini harusnya tidak akan terlalu sulit untuk diterima.

56 Responses

Trackback: Use this URI to trackback this entry. Use your web browser's function to copy it to your blog posting.

Comment RSS: You can track conversation in this page by using this page's Comments RSS (XML)

Gravatar: You can have a picture next to each of your comments by getting a Gravatar.

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Warning: Comments carrying links to questionable sites will be removed!